Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama menjelang dan selama periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemilu, sebagai pilar demokrasi, seringkali diwarnai dinamika politik yang intens, berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Oleh karena itu, Polri menyusun dan mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan damai. Berdasarkan keterangan resmi dari Mabes Polri pada Jumat, 12 Januari 2024, persiapan pengamanan Pemilu sudah dimulai jauh-jauh hari dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian dari pusat hingga daerah.
Salah satu fokus utama Polri dalam menjaga stabilitas adalah deteksi dini dan pencegahan konflik. Ini melibatkan peran aktif intelijen keamanan (Intelkam) dalam memantau potensi gesekan antar pendukung, penyebaran hoaks, atau provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Patroli siber intensif juga dilakukan untuk mengawasi aktivitas di media sosial yang berpotensi memicu ketegangan. Sebagai contoh, pada pekan ketiga Januari 2024, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil mengidentifikasi dan menindak puluhan akun yang terindikasi menyebarkan ujaran kebencian terkait Pemilu, seperti yang dilaporkan dalam konferensi pers pada 20 Januari 2024.
Selain deteksi dini, Polri juga menempatkan prioritas tinggi pada pengamanan fisik setiap tahapan Pemilu. Dari pendaftaran calon, kampanye, masa tenang, hingga hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024, personel Polri ditempatkan di titik-titik strategis. Pengamanan ketat juga diberikan pada distribusi logistik pemilu untuk mencegah kecurangan. Kolaborasi dengan TNI dan elemen masyarakat seperti Linmas juga diperkuat untuk menjaga stabilitas keamanan secara menyeluruh. Di beberapa wilayah yang dianggap rawan, seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua, jumlah personel pengamanan ditingkatkan sejak awal Februari 2024, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Terakhir, Polri juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Kegiatan seperti “Cooling System” yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat sering digelar untuk meredam potensi konflik. Dengan strategi yang terencana dan implementasi yang solid, Polri berupaya keras menjaga stabilitas keamanan nasional, memastikan hak konstitusional masyarakat dapat terpenuhi dalam suasana yang kondusif.