Di tengah derasnya arus informasi, ruang digital seringkali menjadi medan penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Untuk menjaga integritas informasi publik dan mencegah konflik sosial yang dipicu oleh kabar bohong, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk unit khusus yang bertugas sebagai Polisi Anti Hoaks. Peran Polisi Anti Hoaks ini sangat krusial; mereka tidak hanya menindak penyebar kebohongan, tetapi juga melakukan edukasi masif agar masyarakat menjadi pengguna internet yang cerdas. Polisi Anti Hoaks merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan demokrasi digital.
Strategi utama yang dijalankan oleh Polisi Anti Hoaks—yang diwakili oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri—adalah patroli siber prediktif. Patroli ini memanfaatkan teknologi Big Data Analytics untuk memantau tren perbincangan sensitif dan mengidentifikasi akun-akun yang secara sistematis menyebarkan konten bermuatan hoaks, SARA, atau provokatif. Kemampuan pelacakan ini memungkinkan Polri bertindak sebelum hoaks tersebut menjadi viral dan memicu dampak negatif di dunia nyata. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2024, Dittipidsiber berhasil mengungkap jaringan penyebar hoaks terkait isu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang terbukti menggunakan lebih dari 50 akun palsu untuk memanipulasi opini publik.
Aspek penegakan hukum siber juga menjadi fokus utama. Pelaku penyebaran hoaks dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal yang berkaitan dengan berita bohong yang menimbulkan kerugian publik atau hasutan kebencian. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect). Dalam Operasi Digital Sehat yang dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2025, tercatat adanya peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penyebaran konten ilegal, di mana puluhan pelaku telah diproses hukum.
Namun, peran Polisi Anti Hoaks tidak hanya represif. Upaya pencegahan dan edukasi dianggap sama pentingnya. Polri aktif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta komunitas literasi digital untuk memberikan penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa, dan kelompok rentan. Edukasi ini mengajarkan keterampilan verifikasi informasi (fact-checking), pengenalan ciri-ciri hoaks, dan pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Komisaris Besar Polisi Yudi Wibowo, S.H., M.I.K., dari Divisi Humas Polri, pernah menyampaikan dalam webinar nasional pada hari Kamis, 14 November 2024, bahwa pertahanan terbaik terhadap hoaks adalah masyarakat yang cerdas secara digital. Dengan kombinasi penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang masif, Polri berupaya keras menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif.