Kerusakan alam dan kejahatan lingkungan merupakan ancaman serius yang mengintai keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan generasi mendatang di Indonesia. Kejahatan ini, mulai dari pembalakan liar, penambangan ilegal, hingga pencemaran industri, seringkali dilakukan secara terorganisir dan melintasi batas wilayah. Untuk mengatasinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan Peran Polri yang krusial melalui Penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan Hukum Lingkungan adalah bagian dari Tugas Pokok Kepolisian dalam Mewujudkan Harkamtibmas, yang kini meluas dari keamanan fisik masyarakat menjadi keamanan ekologis. Penegakan hukum yang tegas di bidang ini sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kerugian negara yang jauh lebih besar. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada laporan semester I tahun 2025, kerugian ekonomi akibat kerusakan hutan ilegal mencapai triliunan rupiah.
Tugas utama Polri dalam Penegakan Hukum Lingkungan dijalankan oleh unit-unit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu. Tugas ini meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan, dan sumber daya alam. Investigasi kejahatan lingkungan seringkali lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional karena melibatkan analisis ilmiah dan pemantauan geografis. Sebagai contoh, dalam kasus pembalakan liar di kawasan hutan lindung Sumatra pada hari Selasa, 12 November 2025, tim penyidik Reskrimsus menggunakan teknologi citra satelit dan drone untuk memetakan area yang dirusak dan mengidentifikasi jalur transportasi kayu ilegal. Metode ini merupakan bagian dari upaya Mengintegrasikan Kecerdasan Buatan dalam penyidikan.
Selain penindakan, aspek penting dari Penegakan Hukum Lingkungan adalah koordinasi lintas sektoral. Tugas dan Wewenang Polisi tidak dapat berjalan sendiri. Polri bekerja sama erat dengan KLHK, Kejaksaan, dan TNI untuk memastikan operasi gabungan berjalan efektif. Pada tahap pranyidikan, polisi hutan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLHK seringkali menjadi pihak pertama yang menemukan bukti, dan kemudian menyerahkan kasus ke Polri untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Kolaborasi ini sangat penting untuk Mencegah Kejahatan Transnasional yang seringkali terlibat dalam perdagangan satwa liar dan hasil hutan.
Melalui Penegakan Hukum Lingkungan yang konsisten dan profesional, Polri berkontribusi besar pada pelestarian alam. Reformasi Polri Jilid II terus menekankan pada pelatihan spesialisasi personel dalam hukum lingkungan dan ilmu forensik lingkungan. Dengan demikian, Polri tidak hanya Membangun Keterampilan para penyidiknya, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa kejahatan terhadap alam akan ditindak secara serius, menjamin lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.