Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing di wilayah kawasan industri strategis terus ditingkatkan oleh jajaran kepolisian dan instansi terkait. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan seluruh pekerja asing yang berada di dalam negeri mematuhi prosedur ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku secara sah. Pelaksanaan kegiatan dokumen imigrasi digelar secara mendadak ke berbagai perusahaan dan proyek pembangunan guna memeriksa keabsahan izin tinggal serta izin kerja para personel pekerja asing tersebut.
Tim gabungan memeriksa secara cermat setiap lembar berkas perizinan yang dimiliki oleh para pekerja asing, mulai dari paspor, visa kerja, hingga surat izin tempat tinggal terbatas. Petugas mencocokkan data fisik pekerja di lapangan dengan data resmi yang terdaftar pada sistem keimigrasian nasional. Pemeriksaan dokumen imigrasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penyalahgunaan izin kunjungan wisata yang digunakan untuk bekerja secara ilegal di kawasan industri vital daerah kita.
Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan untuk selalu kooperatif dan menyimpan arsip administrasi perizinan pekerja mereka secara rapi dan terbarukan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun tindak pidana keimigrasian, penindakan hukum tegas akan diterapkan baik kepada pekerja asing maupun kepada pihak perusahaan penjamin. Keabsahan dokumen imigrasi merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi menjaga kedaulatan hukum dan stabilitas iklim investasi ketenagakerjaan nasional di tanah air.
Selain aspek legalitas administrasi, petugas juga memberikan imbauan agar para pekerja asing senantiasa menghormati adat istiadat, kebudayaan, serta norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat lokal. Komunikasi yang baik antara manajemen perusahaan, pekerja asing, dan warga sekitar sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja. Penertiban dokumen imigrasi yang rutin terbukti mampu menciptakan iklim kerja yang tertib, aman, profesional, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor asing di dalam negeri.
Sinergi antara aparat penegak hukum, dinas tenaga kerja, dan instansi keimigrasian akan terus diperkuat secara berkala melalui pembentukan satgas pengawasan orang asing di tingkat daerah. Masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya keberadaan warga asing yang mencurigakan atau tidak melaporkan diri ke pengurus RT/RW setempat. Dengan partisipasi bersama, ketertiban hukum keimigrasian dapat terwujud secara maksimal demi keamanan seluruh wilayah NKRI.