Korupsi dalam skala kecil namun masif seperti pungutan liar masih menjadi tantangan besar dalam birokrasi, sehingga diperlukan Langkah Nyata Menghapus praktik tersebut, terutama di sektor pelayanan publik kepolisian. Pungutan liar atau pungli adalah musuh utama integritas yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara. Institusi Polri menyadari bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, diperlukan komitmen yang melampaui sekadar retorika. Transformasi sistem kerja menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat masuk ke kas negara secara legal sesuai dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.
Salah satu Langkah Nyata Menghapus pungli yang paling efektif adalah melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh. Dengan mengalihkan sistem pelayanan manual ke sistem berbasis aplikasi atau daring, celah interaksi antara pemohon layanan dan petugas dapat diminimalisir secara signifikan. Misalnya, dalam proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau pembayaran pajak kendaraan, sistem pembayaran kini dilakukan melalui transfer perbankan atau dompet digital yang terintegrasi. Hal ini memastikan tidak ada lagi transaksi tunai di bawah tangan yang sering kali menjadi pintu masuk praktik gratifikasi dan pungutan tidak resmi.
Selain teknologi, Langkah Nyata Menghapus praktik ini juga diperkuat melalui pengawasan internal yang lebih agresif. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di tingkat kewilayahan memberikan pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi oknum anggota untuk bermain-main dengan aturan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara terbuka melalui inspeksi mendadak, tetapi juga secara tertutup melalui pemantauan kinerja personel di unit-unit pelayanan yang rawan. Penegakan sanksi berupa sanksi disiplin, demosi, hingga pemecatan bagi mereka yang terbukti melanggar merupakan bukti keseriusan institusi dalam menjaga muruah seragam cokelat.
Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari Langkah Nyata Menghapus budaya pungli yang sudah mengakar. Sering kali, pungli terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan secara instan atau “jalur cepat”. Oleh karena itu, Polri terus mengampanyekan budaya antre dan kepatuhan terhadap prosedur resmi. Pemasangan maklumat pelayanan yang mencantumkan biaya dan durasi waktu secara transparan di setiap sudut ruangan pelayanan publik membantu masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan masyarakat yang cerdas dan berani menolak praktik ilegal, ruang gerak oknum nakal akan semakin sempit dan akhirnya hilang.