Konsep “Hak untuk Dilupakan” (Right to be Forgotten) sering dikaitkan dengan data online dan mesin pencari, tetapi relevansinya meluas hingga ke sistem penegakan hukum. Data yang dikumpulkan melalui Pengawasan Kriminal—baik berupa catatan penangkapan, rekaman CCTV, atau data mining—memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan individu, bahkan jika mereka dibebaskan atau kasusnya dihentikan.
Penyimpanan data yang berlebihan dan tidak terbatas waktu dapat menjadi hukuman seumur hidup di era digital. Individu yang pernah diinvestigasi atau ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan, harus memiliki hak untuk memulai kembali hidup mereka. Data yang terkait dengan Pengawasan Kriminal ini, jika tidak dihapus, dapat menghalangi kesempatan kerja, pendidikan, dan perumahan, menjadikannya stigma yang tidak adil.
Isu ini diperparah dengan munculnya teknologi AI dan big data. Sistem kecerdasan buatan dapat mengakses dan menganalisis catatan historis Pengawasan Kriminal untuk membuat prediksi risiko. Algoritma tidak dapat membedakan antara penangkapan yang berujung vonis bersalah dan penangkapan yang dihentikan. Bagi algoritma, hanya ada data yang meningkatkan risiko, memperkuat stigmatisasi yang didorong oleh mesin.
Para ahli hukum privasi berpendapat bahwa data yang dikumpulkan selama Pengawasan Kriminal hanya boleh dipertahankan selama tujuannya sah dan proporsional. Setelah suatu kasus dihentikan, vonis tidak bersalah dikeluarkan, atau masa retensi yang ditetapkan berakhir, data sensitif tersebut harus dihapus secara otomatis atau setidaknya dianonimkan secara permanen dari basis data yang dapat dicari oleh publik dan swasta.
Di beberapa yurisdiksi, ada langkah-langkah untuk penyegelan atau penghapusan catatan kejahatan ringan, namun data pengawasan mentah sering kali lolos dari aturan ini. Data tersebut, yang mencakup lokasi, komunikasi, dan riwayat asosiasi seseorang, tetap ada di server kepolisian. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran, yang merugikan individu yang seharusnya sudah “bersih” di mata hukum.
Untuk mengatasi ini, perlu ada kerangka hukum yang jelas yang mendefinisikan batas waktu maksimum untuk retensi data pengawasan. Misalnya, data rekaman video dari penyelidikan yang tidak menghasilkan dakwaan harus dihapus dalam waktu 90 hari. Mekanisme ini memerlukan audit internal yang ketat di lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan.
Penerapan “Hak untuk Dilupakan” pada catatan kepolisian bukan berarti menghambat penegakan hukum, tetapi menjamin keadilan. Ini memastikan bahwa catatan historis tidak digunakan sebagai alat diskriminasi berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjaga keamanan dan hak individu untuk mendapatkan privasi dan kesempatan kedua.