Divisi Hukum (Div Kum) Polri memegang peranan vital sebagai nahkoda hukum di tingkat Mabes Polri. Sebagai salah satu elemen kunci dalam struktur organisasi kepolisian tertinggi di Indonesia, Div Kum bertanggung jawab penuh atas segala aspek yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, regulasi, dan kebijakan internal maupun eksternal Polri. Peran sentral Div Kum dalam Mabes Polri memastikan setiap langkah institusi ini sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, mulai dari penyusunan peraturan hingga penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian.
Fungsi utama Div Kum di Mabes Polri adalah memberikan pertimbangan dan masukan hukum kepada pimpinan Polri. Ini mencakup analisis hukum terhadap setiap kebijakan atau tindakan yang akan diambil, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang atau hak asasi manusia. Divisi ini juga bertugas menyusun berbagai produk hukum internal Polri, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Surat Keputusan (SK), yang menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran kepolisian dari pusat hingga daerah. Misalnya, pada tanggal 10 April 2024, Div Kum berhasil merampungkan draf Perkap baru tentang standar operasional prosedur penanganan unjuk rasa yang lebih humanis, yang kemudian disahkan pada bulan berikutnya.
Selain itu, Div Kum juga berperan aktif dalam litigasi atau penanganan kasus hukum yang melibatkan institusi Polri atau anggotanya. Mereka menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan hukum Polri di pengadilan, baik dalam kasus perdata, tata usaha negara, maupun pidana. Tim advokasi dari Div Kum secara profesional mempersiapkan argumen hukum dan bukti-bukti yang diperlukan. Ini adalah tugas yang sangat krusial untuk menjaga citra dan integritas institusi kepolisian di mata publik dan hukum.
Div Kum juga memiliki fungsi strategis dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada seluruh anggota Polri. Pembaruan regulasi dan kebijakan hukum yang relevan harus dipahami secara menyeluruh oleh setiap personel agar dapat diimplementasikan dengan benar di lapangan. Program pelatihan dan penyuluhan hukum rutin dilaksanakan, misalnya setiap bulan pertama di setiap kuartal, untuk memastikan pemahaman hukum anggota tetap mutakhir.
Dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawabnya, Div Kum Mabes Polri adalah pilar hukum yang tak tergantikan. Mereka bukan hanya sebagai unit pelaksana, melainkan juga sebagai penjaga integritas institusi, memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian senantiasa berada dalam bingkai hukum dan keadilan. Keberadaan Div Kum memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.